Dilemma ‘Freedom’ dan Otoritarian

Oleh: Nofia Fitri

“Aku tidak menginginkan kebebasan jika aku dapat menjadi otoritarian olehnya. Karenanya ku percayakan kebebasan itu kepada pemerintah demi menertibkannya. Sebaliknya mereka kemudian memberlakukan ribuan regulasi yang harus kupatuhi sebagaimana otoritas memerintah, hingga semua itu akhirnya berbalik mengurung kebebasanku. 

Rakyat menginginkan kebebasan, karenanya dipercayakanlah kekuasaan kepada pemerintah untuk menciptakan kebebasan ditengah masyarakat yang ‘chaos’ karena kebebasan itu sendiri (yang dianggap kebablasan). Kenyataan pertama ini adalah latarbelakang berdirinya sebuah pemerintahan fasis-totalitarian, yaitu karena rakyat yang otoriter, sebagaimana deskrpisi Polanyi.

Pemerintah diberi kewenangan, lalu memerintah dengan mengebiri kebebasan rakyat. Negara kemudian menjadi alat yang membatasi kebebasan rakyat, hingga rakyat memberontak, menentang kekuasaan dan menginginkan penghapusan negara yang otomatis melenyapkan keberadaan pemerintah. Kenyataan kedua ini adalah latarbelakang munculnya semangat anarki yang memantapkan ide-ide anarkisme dalam pandangan Bakunin.

Disisi lain, pilihan yang dianggap sebagai sebuah jalan keluar, yaitu pemerintah dipercaya untuk memegang suatu kekuasaan, diberi kewenangan oleh rakyat berupa kebebasan untuk memberikan pelayanan ketatanegaraan demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan untuk sang pemberi wewenang. Proses tersebut yang kemudian dipahami sebagai demokrasi, kekuasaan berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh pemerintah. 

Mempertalikan ungkapan-ungkapan diatas, idealnya demokrasi adalah kekuasaan rakyat dan menolak otoritarian. Namun kenyataan dunia modern ketika prinsip-prinsip kebebasan tersebut ‘tereduksi’ oleh kompleksnya persoalan rakyat, maka yang muncul sebagai kebebasan adalah mungkin ‘otoritarian’ itu sendiri.

Apakah dapat disimpulkan sementara bahwa rakyat yang bebas adalah rakyat yang otoriter, sementara pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang bebas?

Sebelum jauh mengeksplorasi freedom dan otoritarian, sedikit merefleksi Fromm, menurutnya kebebasan memiliki dua bentuk arti bagi manusia modern, kondisi pertama bahwa ia telah bebas dari ‘traditional authorities’ dan menjadi seorang individual namun pada kondisi yang lain di saat yang sama ia menjadi terisolasi, tak berdaya (alineated from himself and others). Inilah tahap dimana individu dapat menjadi otoritarian.

Demokrasi antara freedom dan otoritarian

“There is only one short span of distance between freedom dan otoritarian while people never stop to pursui their liberty”

(Nofia Fitri, The Philosophy Critiques of Libertarian Anarchist, 2011)

Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah demokrasi ideal dalam masyarakat yang menuntut kebebasan sementara kebebasan dapat mendorong mereka menjadi otoriter? Sebaliknya pemerintah memiliki kekuasaan yang datang dari rakyat itu sendiri, namun tugas ‘memerintah’ sesungguhnya membatasi kebebasan rakyat. 

Masyarakat yang bebas adalah masyarakat yang otoriter. Sementara Pemerintah yang otoriter adalah pemerintah yang bebas. Meminjam ungkapan Amartya Sen karenanya ‘kebebasan haruslah diberikan sesuai porsinya.’ Lalu porsi seperti apa kah yang seharusnya diberikan kepada rakyat bentukan dunia modern sebagaimana kenyataan hari ini.

Mengambil makna dari istilah populer Dostoyevsky ‘two plus two equal to four, that is freedom’ kebebasan dalam esensinya adalah bukan rakyat sebagai satu individu, melainkan entitas lebih dari satu itu sendiri. Sebagai contoh pertemuan antara individu atau publik. 

Demokrasi bersandar pada kesatuan individu, bukan pada Individu yang satu

“We can not achieve the freedom we seek, unless we comprehend the true significance of freedom in a complex society” (Karl Polanyi).

Manusia modern yang bebas adalah manusia yang terefleksi dari ide tentang kebebasan kolektif, bukan pengalaman tentang catatan masa lalu yang membawa mereka hanya bernostalgia dengan sejarah penindasan individu. Ide tentang kebebasan adalah ide tentang memerdekakan hak-hak orang lain. Kemerdekaan suatu negara dari penjajahan adalah memerdekakan suatu kesatuan individu yang bernasib sama.

Karena demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat maka pertimbangan individu (rakyat) yang kolektif atau dalam bentuk real nya bisa berupa opini publik adalah otoritas sesungguhnya dalam demokrasi. Aparat penegak hukum atau pemerintah sekalipun tidak akan dapat membatasi opini yang dibangun dari pengalaman serta kejadian dalam kehidupan manusia yang bebas. 

Berangkat dari kondisi inilah kemudian kesepakatan publik terbentuk (kesepakatan individu-individu), bahwa masyarakat yang bebas beridekan tentang kemerdekaan individu untuk kemerdekaan bersama (rakyat). Karenanya dalam proses demokrasi mengakomodasi opini publik sama dengan menjalankan ‘kata rakyat.’

Apakah idealnya rakyat mengikuti ‘kata’ pemerintah? 
 

Demokrasi adalah pemerintah menjalankan apa yang dikatakan rakyat.

Pemerintah hari ini menjadi arogan dan otoritarian karena tidak memahami esensi demokrasi sesungguhnya. Mereka melihat demokrasi sebatas “rakyat mempercayakan kekuasaan pada sekelompok orang terpilih dengan memberi kewenangan kepada mereka untuk memerintah.” Pemerintah-pemerintah diera modern lupa bahwa kewenangan tersebut adalah kekuasaan yang diamanatkan dari rakyat dan harus dipertangjawabkan kepada rakyat, digunakan sebaik-baiknya untuk mensejahterahkan rakyat, sekali lagi Pemerintah adalah Pelayan Rakyat. 

Pemerintah dibentuk untuk melayani rakyat dalam konteks demokrasi. Dengan demikian apakah demokrasi adalah dimana aku (rakyat) yang mempercayakan ‘kekuasaan’ kepadanya (pemerintah) untuk digunakan sebagai alat melayaniku?

Kalau demokrasi seperti ini, apakah anda (pemerintah) tetap memilih demokrasi?

FINDING DEMOCRACY (Part 2) “Demokrasi Rakyat, Pemerintah dan Ruang Publik”

FINDING DEMOCRACY (Part 3) “Negara IDE, Negara Ideal Politik Masa Depan”

*Nofia Fitri adalah lulusan Ilmu Politik Universitas Nasional dan saat ini menempuh MA Program International Political Economy, Department of Intermational Relations (EMU/Turkey). 

Artikel Terkait: